Liputan889 - Seorang juru bicara resmi dari Kantor Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengeluarkan pernyataan kontroversial pada Senin (12/2/2024), menegaskan bahwa keputusan untuk meningkatkan kuota sekolah kedokteran tidak dapat diubah.
Pernyataan tersebut diutarakan sebagai respons terhadap ancaman tindakan kolektif yang dilakukan oleh para dokter, yang menentang keputusan pemerintah untuk menambah 2.000 kuota pendaftaran sekolah kedokteran pada tahun depan.
Keputusan ini diambil di tengah-tengah kekhawatiran atas kekurangan dokter di bidang-bidang krusial, sementara banyak profesional medis lebih memilih praktik di bidang-bidang yang dianggap kurang penting dan memiliki risiko lebih rendah.
Para dokter, bagaimanapun, berpendapat bahwa langkah tersebut justru akan menyebabkan surplus dokter di masa depan.
Pemerintah Korsel Bakal Buka Sekolah Kedokteran Baru
Seorang pejabat senior kepresidenan, yang tidak disebutkan namanya, menyatakan bahwa tindakan kolektif yang diambil oleh para dokter tidak dapat dibenarkan. Dia menegaskan bahwa isu perluasan kuota telah lama menjadi topik perdebatan, tetapi hingga saat ini, belum ada kemajuan yang dicapai.
"Kita telah melewatkan waktu yang tepat untuk menerapkan kebijakan ini setiap saat karena berbagai keadaan. Sekarang, situasi telah mencapai titik di mana (keputusan penambahan kuota sekolah kedokteran) itu tidak dapat diubah," ujar pejabat tersebut.
Sebagai respons terhadap keputusan kontroversial tersebut, Asosiasi Medis Korea (KMA), sebuah kelompok lobi utama bagi para dokter, mengumumkan rencananya untuk mengadakan aksi unjuk rasa nasional pada Kamis (15/2/2024). Hal ini dianggap sebagai tindakan kolektif pertama setelah entitas tersebut dinyatakan dalam keadaan darurat.
Tidak hanya KMA, tetapi juga Asosiasi Dokter Magang Korea (KIRA) diperkirakan akan turut serta dalam protes tersebut.
Survei terbaru menunjukkan bahwa 88 persen anggota KIRA berencana untuk bergabung dalam aksi protes. Rencananya, KIRA akan mengadakan pertemuan perwakilan pada Senin malam untuk membahas langkah-langkah yang akan diambil.
Pemerintah, di sisi lain, diperkirakan akan mengambil tindakan tegas jika para dokter melanjutkan mogok kerja.
Undang-Undang Pelayanan Kesehatan Korea Selatan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mencabut izin dokter yang menerima hukuman pidana karena tidak mematuhi perintah untuk kembali bekerja.
Pemerintah Korea Selatan, melalui Menteri Kesehatan Cho Kyoo-hong, merespons pengumuman kenaikan jumlah pasien rawat inap dengan mengklaim akan mengambil tindakan berdasarkan prinsip dan hukum sesuai dengan kewajiban hukum, jika para dokter memutuskan untuk melakukan mogok kerja.
Baca juga artikel : Korea Utara Klaim Bikin Kontrol Peluncur Roket Baru yang Lebih Canggih, Ini Penampakannya
Dalam sebuah kiriman terpisah di media sosial pada Senin, Cho menegaskan bahwa keputusan pemerintah untuk menambah kuota sekolah kedokteran bertujuan untuk menjadikan rumah sakit lokal "berkelanjutan."
Menteri Kesehatan menyatakan pemahamannya terhadap protes dan kekhawatiran yang timbul terkait perluasan kuota sekolah kedokteran, namun meminta para dokter untuk tidak meragukan ketulusan pemerintah dalam upayanya menciptakan lingkungan kerja yang berkelanjutan di rumah sakit.
Cho mencoba memberikan jaminan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah didasarkan pada prinsip dan hukum untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan di tengah meningkatnya jumlah pasien.
Selain itu, Kementerian Kesehatan juga mengumumkan keputusan untuk membentuk layanan panggilan darurat yang bertujuan menangani keluhan terkait gangguan layanan medis.
Ini dianggap sebagai langkah proaktif untuk mengatasi potensi tindakan kolektif yang mungkin diambil oleh para dokter setempat.
Langkah ini mencerminkan respons pemerintah yang ingin memberikan solusi dan mendengarkan kekhawatiran masyarakat terkait kesehatan.
Meskipun pemerintah menghadapi ketegangan dengan para dokter, mereka berusaha menegaskan bahwa tindakan yang diambil bertujuan untuk memastikan kelangsungan rumah sakit dan menyediakan layanan medis yang efektif.
Sementara itu, kelompok dokter diharapkan untuk mempertimbangkan dampak dari mogok kerja terhadap masyarakat dan mencari solusi dialogis dalam menanggapi perubahan kebijakan pemerintah.
Social Header