Liputan889 - Pada Senin, 12 Februari 2024, Israel mengeluarkan desakan kepada badan-badan bantuan PBB untuk memberikan dukungan dalam upaya mereka untuk mengusir warga sipil Palestina dari zona konflik di Gaza.
Desakan ini muncul menjelang rencana militer Israel untuk melakukan penyisiran darat di Rafah, sebuah kota di selatan Gaza yang berbatasan dengan Mesir.
Lebih dari separuh dari total penduduk Gaza, yang mencapai 2,3 juta jiwa, mencari perlindungan di Rafah sejak serangan Israel pada 7 Oktober.
Sebagian besar dari mereka terdampar di sekitar pagar perbatasan dengan Mesir dan tinggal dalam tenda-tenda darurat setelah diusir oleh militer Israel dari wilayah utara dan tengah Gaza.
Israel Desak PBB “Usir Paksa” Warga Palestina di Rafah
Juru bicara pemerintah Israel, Eylon Levy, menyampaikan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka mendesak badan-badan PBB untuk bekerja sama dalam upaya tersebut.
Meskipun PBB menolak pengungsian massal secara paksa warga sipil Palestina di Rafah pada Jumat pekan lalu, Israel tetap merancang rencana evakuasi untuk memungkinkan mereka menghadapi kelompok pejuang Hamas di wilayah tersebut.
Stephane Dujarric, juru bicara PBB, menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap nasib warga sipil di Rafah.
Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap masyarakat sangat penting, namun PBB tidak mendukung pengungsian paksa yang bertentangan dengan keinginan warga dan hukum internasional.
PBB juga menyoroti tingkat kepadatan populasi di Rafah yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadikannya sulit untuk melindungi warga sipil dalam kasus serangan darat.
Rute-rute normal di daerah tersebut sudah terhalang oleh tenda-tenda yang didirikan oleh keluarga-keluarga yang mencari tempat aman dan bersih.
Pada serangan Senin dini hari waktu setempat, tentara Israel melakukan bombardir wilayah pengungsi Palestina di Rafah dengan serangan udara dan laut.
Dalam waktu setengah jam, sekitar 64 orang dilaporkan tewas, sehingga menjadikan jumlah korban tewas mencapai lebih dari 100 orang. Serangan ini merupakan respons terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan 1.140 orang dan menyandera 253 orang.
Israel telah melancarkan serangkaian serangan militer di Gaza sebagai balasan, yang dilaporkan telah menewaskan lebih dari 28.000 warga Palestina, sementara ribuan mayat lainnya dikhawatirkan tertimbun di tengah reruntuhan.
Pernyataan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden
Presiden AS Joe Biden telah memberitahu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa Israel harus memiliki rencana yang kredibel untuk menjamin keselamatan sekitar 1 juta orang yang mencari perlindungan di Rafah sebelum meluncurkan operasi militer di wilayah tersebut.
Pembicaraan antara Biden dan Netanyahu berlangsung selama sekitar 45 menit, di mana Biden sebelumnya menyatakan keprihatinan atas respons militer Israel di Jalur Gaza yang dianggapnya "berlebihan" dan meningkatnya jumlah korban sipil.
Baca juga artikel : Geger Rusia Pakai Rudal Hypersonic Zicron ke Ukraina, Bagaimana Dampaknya?
Namun, setelah pembicaraan tersebut, Netanyahu memerintahkan pasukannya untuk menyerang Rafah, tempat warga Palestina mencari perlindungan, sebagai bagian dari gempuran terhadap daerah kantong Gaza yang dimulai sejak serangan oleh Hamas pada 7 Oktober. Serangan tersebut dilaporkan telah menewaskan 67 orang.
Sementara Hamas menyatakan, serangan Israel di kota Rafah, selatan Jalur Gaza, dianggap sebagai kelanjutan dari "genosida dan pemindahan paksa."
Azat al-Rashq, seorang pemimpin Hamas, menekankan bahwa serangan tersebut menunjukkan ketidakpedulian pemerintah Netanyahu terhadap keputusan Mahkamah Internasional yang mendukung langkah-langkah mendesak untuk menghentikan tindakan yang dapat dianggap sebagai genosida.
Al-Rashq menyalahkan pemerintahan Joe Biden dan Benjamin Netanyahu secara penuh atas pembantaian tersebut, sambil meminta komunitas internasional untuk segera melakukan intervensi guna menghentikan agresi dan kejahatan Israel terhadap warga sipil.
Social Header