Liputan889 - Indonesia telah menyatakan kritik terhadap peran Kelompok 20 (G20) menyusul agresi Israel di Palestina yang berlangsung lebih dari sebulan.
Kritik ini diutarakan selama KTT virtual G20 yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, yang mewakili Presiden Joko Widodo.
Airlangga mengajukan pertanyaan tajam selama KTT tersebut, menyatakan, "Dengan tegas saya ingin bertanya, di mana suara kita atas kekejaman yang terjadi di tanah Palestina?"
Ia juga mempertanyakan tindakan bersama yang diambil oleh pemimpin G20 untuk meningkatkan situasi bagi rakyat Palestina dan Gaza, menekankan tanggung jawab yang melekat pada pemimpin G20.
Sebagai pemimpin dalam G20, Airlangga mendesak adanya upaya bersama untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, menyamakan dengan tindakan kolektif G20 dalam menanggapi krisis kemanusiaan di tempat lain dua tahun lalu.
Ia menekankan perlunya mendukung terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
Airlangga menyoroti dampak krisis di Gaza terhadap beban global dan kesulitan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Ia menunjukkan bahwa tanpa lingkungan yang damai, perencanaan pembangunan ekonomi global yang berkelanjutan setelah pandemi menjadi sulit.
Indonesia mengajukan dua aksi global untuk mengatasi konflik yang sedang berlangsung. Pertama, dengan menekankan solidaritas dan kepemimpinan global, Airlangga mendesak G20 untuk terus mendorong agar upaya diplomasi dapat dilakukan.
Aksi global kedua melibatkan penempatan perdamaian sebagai prioritas, dianggap sebagai prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan. Airlangga menekankan bahwa konflik menghambat aspirasi anggota G20 untuk mencapai SDGs.
Ia menegaskan pentingnya G20 memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal dari pertanggungjawaban hukum, mendesak komitmen untuk menghormati Piagam PBB dan hukum internasional guna mencegah ketidakstabilan ekonomi dan gangguan akibat konflik.
Israel memulai agresi terhadap Palestina pada 7 Oktober, menyatakan perang melawan milisi Hamas. Operasi ini mengakibatkan serangan terhadap warga sipil dan struktur sipil, termasuk rumah sakit, yang menyebabkan lebih dari 14.000 jiwa meninggal di Palestina.
Peran Indonesia di KTT G20 soal Konflik Israel dan Palestina
Indonesia memegang peran sentral dalam KTT G20 terkait konflik Israel dan Palestina, dengan menyuarakan kritik terhadap respons G20 terhadap agresi Israel di Palestina. Negara ini menekankan perlunya solidaritas global dan kepemimpinan untuk mendorong dialog, serta menempatkan perdamaian sebagai prioritas utama.
Indonesia juga secara konsisten mendukung solusi dua negara sebagai jalan satu-satunya menuju perdamaian yang berkelanjutan, dengan menekankan pentingnya pembentukan negara Palestina merdeka yang memiliki Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.
Selain itu, Indonesia aktif dalam menggalang bantuan kemanusiaan untuk membantu rakyat Palestina yang terdampak konflik, bekerja sama dengan negara-negara dan organisasi internasional.
Negara ini mengajak G20 untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan dan mengambil tindakan nyata untuk menghentikan kekerasan serta melindungi rakyat Palestina.
Tak hanya itu, Indonesia aktif dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok (GNB) untuk menggalang dukungan global bagi Palestina. Selain itu, Indonesia melakukan lobi diplomatik intensif dengan negara-negara anggota G20, mengadvokasi solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian.
Baca juga artikel : Timur Tengah Memanas! Israel Siaga Perang Lagi Usai Mesir Mau Cabut Perjanjian Camp David
Indonesia juga mengusulkan pembentukan komite ad hoc G20 khusus untuk Palestina, serta menyuarakan inisiatif penyelenggaraan konferensi internasional tentang Palestina. Upaya terus dilakukan untuk mendorong G20 agar mengambil peran yang lebih aktif dalam menyelesaikan konflik di wilayah Israel dan Palestina.
Indonesia memainkan peran penting dan aktif dalam KTT G20 terkait konflik Israel dan Palestina. Indonesia terus mendorong solusi dua negara, menggalang bantuan kemanusiaan, membangun konsensus internasional, dan mengajukan usulan konkret untuk menyelesaikan konflik.
Social Header