Liputan889 - Pada Minggu, 24 November 2024, pemerintah Pakistan memutus layanan seluler dan internet di sejumlah wilayah strategis menjelang demonstrasi besar-besaran para pendukung mantan Perdana Menteri Imran Khan. Langkah ini, yang diklaim untuk menjaga stabilitas keamanan, telah menimbulkan dampak signifikan terhadap komunikasi masyarakat. Demonstrasi ini menjadi sorotan karena terkait dengan situasi politik yang memanas, khususnya setelah Khan menghadapi lebih dari 150 kasus kriminal yang dianggap bermotif politik oleh pendukungnya.
1. Pemutusan Layanan Internet di Berbagai Kota
Pemutusan layanan internet dan seluler tidak hanya terbatas di ibu kota Islamabad tetapi juga meluas ke beberapa kota besar lainnya. Menurut laporan Geo News, wilayah yang terdampak antara lain Rawalpindi, Peshawar, dan Karachi. Peshawar, misalnya, mengalami gangguan parsial pada layanan internet, sementara layanan telepon seluler tetap berfungsi.
Beberapa kota di wilayah Punjab selatan, seperti Bahawalpur, Kamalia, dan Toba Tek Singh, juga menghadapi penangguhan layanan internet dan seluler. Wilayah seperti Dera Ismail Khan, Gujranwala, Rajanpur, dan Hafizabad mengalami penghentian layanan serupa. Perusahaan telekomunikasi, seperti Nayatel, mengimbau pelanggan untuk menggunakan layanan telepon rumah sebagai alternatif sementara.
Langkah ini dinilai kontroversial karena memengaruhi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di daerah-daerah tersebut. Banyak warga yang bergantung pada internet untuk pekerjaan, komunikasi sehari-hari, dan layanan penting seperti perbankan serta transportasi online.
2. Penutupan Akses ke Islamabad
Untuk mengantisipasi gelombang massa yang hendak bergabung dalam demonstrasi, pihak berwenang juga menutup pintu masuk dan keluar menuju Islamabad. Sebanyak lebih dari 8.000 petugas polisi tambahan dikerahkan untuk menjaga keamanan. Jalan raya utama yang menghubungkan Islamabad dengan provinsi Punjab dan Khyber Pakhtunkhwa, tempat markas besar Partai Tehreek-e-Insaf (PTI) berada, turut ditutup untuk mencegah pergerakan demonstran.
Aksi pengamanan ini turut melibatkan tokoh penting. Bushra Bibi, istri Imran Khan, diketahui sedang dalam perjalanan menuju Islamabad bersama konvoi yang dipimpin oleh Ketua Menteri Khyber Pakhtunkhwa, Ali Amin Gandapur. Di Lahore, polisi menangkap beberapa anggota PTI yang mencoba menerobos blokade, sementara di Peshawar, suasana meriah tampak ketika para pendukung Khan menari, menabuh genderang, dan membawa foto-foto Khan sebagai bentuk dukungan.
Langkah pemerintah untuk menutup akses ke ibu kota tidak hanya bertujuan untuk mencegah demonstrasi meluas, tetapi juga menunjukkan tekad mereka untuk menjaga kendali penuh terhadap situasi keamanan. Namun, bagi pendukung Khan, tindakan ini dianggap sebagai upaya pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi.
3. Zona Merah: Larangan Keras dan Ancaman Penangkapan
Zona merah di Islamabad, yang menjadi pusat gedung-gedung pemerintahan penting, telah dijadikan wilayah larangan bagi demonstran. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, menegaskan bahwa siapa pun yang mencapai area ini akan langsung ditangkap. Naqvi menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk melindungi properti publik dan masyarakat dari potensi kerusakan akibat demonstrasi.
Naqvi juga menuduh PTI merepotkan masyarakat dan dunia usaha dengan aksi-aksi mereka. Demonstrasi ini dianggap tidak hanya mengganggu ketertiban umum tetapi juga mengancam kunjungan delegasi asing. Presiden Belarus, Alexander Lukashenko, dijadwalkan berkunjung ke Islamabad pada 25 November 2024, dan pemerintah ingin memastikan kunjungan tersebut berlangsung tanpa hambatan.
Namun, bagi pendukung Khan, larangan ini dianggap sebagai langkah otoriter yang menekan aspirasi politik mereka. Sebelumnya, tindakan serupa dilakukan pada bulan lalu ketika layanan telepon seluler dihentikan di Islamabad dan Rawalpindi selama unjuk rasa pro-Khan, yang menyebabkan gangguan signifikan pada layanan sehari-hari seperti perbankan dan transportasi online.
4. Peran Media Sosial dalam Aksi Demonstrasi
Media sosial memainkan peran penting bagi para pendukung Imran Khan, terutama setelah ia dipenjara pada Agustus 2023. Partai PTI sering menggunakan platform seperti WhatsApp untuk menyampaikan informasi dan mengoordinasikan aksi mereka. Oleh karena itu, langkah pemerintah untuk menghentikan akses internet menjadi pukulan berat bagi kemampuan para demonstran untuk mengorganisasi diri.
Pemutusan internet juga dinilai oleh banyak pengamat sebagai strategi untuk memutus arus informasi dan mempersulit komunikasi para pendukung Khan. Dengan absennya akses ke internet, sulit bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan demonstrasi secara langsung, serta membatasi penyebaran narasi yang mendukung Khan.
Di sisi lain, pemerintah Pakistan berdalih bahwa tindakan ini diperlukan untuk mencegah penyebaran informasi palsu yang dapat memicu kerusuhan atau ancaman terhadap keamanan nasional.
5. Kontroversi Kasus Imran Khan dan Dampaknya
Imran Khan, yang pernah menjadi perdana menteri Pakistan, menghadapi lebih dari 150 tuduhan kriminal sejak ia meninggalkan jabatannya. Tuduhan-tuduhan ini mencakup berbagai macam isu, mulai dari dugaan korupsi hingga tindakan yang disebut melawan kepentingan negara. Khan sendiri dan partainya, PTI, mengklaim bahwa tuduhan ini bermotif politik dan dirancang untuk menghancurkan karir politiknya.
Penahanan Khan pada Agustus 2023 memicu gelombang protes besar-besaran di seluruh Pakistan. Para pendukungnya menganggap Khan sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi dan ketidakadilan. Demonstrasi yang terus berlangsung hingga saat ini menunjukkan tingkat dukungan yang kuat terhadap mantan perdana menteri tersebut, meskipun pemerintah telah berusaha keras untuk membungkam gerakannya.
Namun, situasi ini juga menciptakan polarisasi di masyarakat Pakistan. Sementara banyak yang mendukung Khan dan memandangnya sebagai korban dari sistem politik yang rusak, ada juga yang menganggap demonstrasi ini sebagai ancaman terhadap stabilitas negara.
6. Dampak Pemutusan Layanan Terhadap Masyarakat
Pemutusan layanan internet dan seluler di wilayah-wilayah strategis memiliki dampak luas terhadap masyarakat umum. Banyak warga yang mengeluhkan gangguan terhadap aktivitas harian mereka, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan komunikasi. Layanan penting seperti perbankan, transportasi online, dan pengiriman makanan juga terganggu, menciptakan ketidaknyamanan yang signifikan.
Langkah ini juga memengaruhi bisnis yang bergantung pada internet untuk operasional mereka. Dalam jangka panjang, kebijakan semacam ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menciptakan ketegangan yang lebih besar di tengah krisis politik yang sedang berlangsung.
Baca juga artikel : Hadiah Spesial dari Putin: Singa dan Beruang untuk Korea Utara
Pemutusan layanan seluler dan internet di Pakistan menjelang demonstrasi pro-Imran Khan mencerminkan ketegangan politik yang mendalam di negara tersebut. Langkah pemerintah untuk membatasi akses komunikasi, meskipun diklaim sebagai upaya menjaga keamanan, telah memicu kontroversi besar dan menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.
Kasus ini juga menyoroti peran penting media sosial dalam mobilisasi politik dan bagaimana pemerintah menggunakan pemutusan akses internet sebagai alat untuk mengendalikan narasi publik. Dengan situasi politik yang semakin kompleks, masa depan stabilitas di Pakistan akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan oposisi untuk menemukan jalan keluar yang damai dari konflik ini. Cari tahu juga informasi menarik dan terupdate lainnya di Ruang FYP
Social Header