Liputan889 - Pada 18 September 2024, Kanada mengumumkan langkah baru yang signifikan dalam kebijakan imigrasinya. Pemerintah negara ini mengumumkan akan mengurangi jumlah izin belajar untuk mahasiswa asing dan memperketat persyaratan izin kerja bagi warga negara asing. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh tekanan politik menjelang pemilihan federal yang dijadwalkan pada Oktober 2025. Langkah tersebut mencerminkan perubahan signifikan dalam pendekatan pemerintah terhadap masalah imigrasi, yang telah menjadi salah satu topik terhangat dalam politik Kanada saat ini.
Pengurangan Izin Belajar dan Kerja
Salah satu keputusan utama dalam kebijakan baru ini adalah pengurangan jumlah izin belajar internasional yang dikeluarkan oleh pemerintah Kanada. Pada tahun 2025, jumlah izin belajar internasional akan dibatasi menjadi 437 ribu, turun drastis dari 509.390 yang disetujui pada tahun 2023. Keputusan ini bertujuan untuk mengurangi populasi sementara di Kanada, yang dianggap terlalu tinggi, dan berpotensi menyebabkan masalah sosial dan ekonomi.
Langkah pembatasan juga akan berlaku pada izin kerja bagi pasangan mahasiswa internasional dan pekerja asing sementara. Pemerintah Kanada bermaksud untuk mengurangi proporsi penduduk sementara menjadi hanya 5 persen dari total populasi, yang saat ini mencapai 6,8 persen pada April 2024. Pengurangan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan pertumbuhan populasi sementara yang dinilai memberikan dampak negatif pada ketersediaan perumahan, lapangan kerja, dan biaya hidup.
Selain membatasi jumlah izin belajar dan izin kerja, pemerintah Kanada juga akan meninjau langkah-langkah tambahan untuk memperkuat integritas visa. Peninjauan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hanya mereka yang memenuhi syarat dengan benar yang mendapatkan akses masuk ke negara tersebut. Pemerintah berencana meningkatkan kemampuan petugas imigrasi dalam mendeteksi penipuan dan mengurangi jumlah pengunjung yang menggunakan visa palsu atau tidak sah.
Respons Pemerintah dan Para Ahli
Menteri Imigrasi Kanada, Marc Miller, menyatakan bahwa perubahan kebijakan ini diperlukan untuk menanggapi situasi saat ini, di mana tekanan terhadap populasi sementara semakin meningkat. Miller menegaskan bahwa tidak semua orang yang ingin datang atau tinggal di Kanada akan dapat melakukannya, dan pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tegas untuk mengontrol jumlah migran.
Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kritik. Syed Hussan, Direktur Eksekutif Migrant Workers Alliance for Change, berpendapat bahwa pengurangan jumlah migran tidak akan menyelesaikan masalah mendasar seperti eksploitasi tenaga kerja migran. Menurut Hussan, memberikan status penduduk tetap kepada migran sementara adalah solusi yang lebih efektif daripada membatasi jumlah mereka. Ia percaya bahwa dengan status permanen, migran akan memiliki lebih banyak hak dan perlindungan hukum, yang dapat membantu mengurangi eksploitasi yang sering mereka alami.
Selain itu, beberapa ekonom juga mengekspresikan kekecewaannya terhadap kebijakan baru ini. Armine Yalnizyan, peneliti di Atkinson Fellow on the Future of Workers, menyatakan bahwa langkah ini adalah sebuah kemunduran dalam kebijakan imigrasi Kanada. Ia menyayangkan tidak adanya rencana transisi bagi migran dari status sementara menjadi status permanen. Yalnizyan berpendapat bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh para migran bukanlah proyek sementara, dan pemerintah seharusnya memfasilitasi keberlanjutan mereka di Kanada melalui status permanen.
Dampak Kebijakan pada Imigrasi Kanada
Kanada selama ini dikenal sebagai negara yang ramah terhadap pendatang baru, baik untuk bekerja maupun belajar. Namun, kebijakan terbaru ini menandai perubahan arah yang signifikan dalam pendekatan pemerintah terhadap imigrasi. Kanada telah lama menjadi tujuan utama bagi mahasiswa internasional dan pekerja migran karena kebijakannya yang terbuka dan peluang yang ditawarkan. Namun, dengan kebijakan baru ini, negara tersebut tampaknya ingin mengurangi ketergantungan pada populasi sementara.
Pada bulan Januari 2024, Kanada sudah memberlakukan pembatasan dua tahun terhadap jumlah mahasiswa internasional, yang proyeksinya akan mengurangi jumlah mereka hampir setengahnya dalam setahun. Selain itu, pemerintah juga telah memperketat program pekerja asing sementara pada awal bulan September 2024, yang membuat lebih sulit bagi pekerja asing untuk tinggal dan bekerja di Kanada dalam jangka waktu yang lama.
Kebijakan baru ini juga dilatarbelakangi oleh kekhawatiran mengenai dampak migrasi terhadap masalah sosial dan ekonomi di Kanada. Pendatang baru, terutama mahasiswa internasional dan pekerja asing sementara, sering kali disalahkan atas masalah seperti kurangnya perumahan yang terjangkau dan kenaikan biaya hidup. Meskipun inflasi di Kanada telah melambat dan mencapai target Bank of Canada sebesar 2 persen pada bulan Agustus 2024, banyak pihak masih melihat migran sebagai faktor penyebab masalah ekonomi.
Namun, banyak pendukung imigrasi dan ekonom berpendapat bahwa menyalahkan migran atas masalah ekonomi adalah sebuah penyederhanaan yang berlebihan. Masalah ekonomi yang kompleks, seperti kenaikan harga perumahan dan biaya hidup, dipengaruhi oleh banyak faktor, dan migran, terutama yang rentan, tidak dapat disalahkan atas kondisi tersebut. Beberapa ekonom juga mengkritik kebijakan ini sebagai langkah mundur, yang dapat merugikan Kanada dalam jangka panjang.
Dampak Jangka Panjang dan Masa Depan Kebijakan Imigrasi
Perubahan kebijakan imigrasi Kanada ini kemungkinan akan berdampak signifikan pada dinamika sosial dan ekonomi negara tersebut dalam beberapa tahun ke depan. Bagi mahasiswa internasional, pembatasan jumlah izin belajar bisa menjadi hambatan besar dalam mengejar pendidikan di Kanada. Selain itu, ketatnya persyaratan izin kerja bagi pasangan mahasiswa dan pekerja asing dapat memengaruhi keputusan individu untuk datang dan menetap di Kanada.
Pemerintah Kanada tampaknya berusaha menyeimbangkan kebutuhan untuk menarik talenta internasional dengan tantangan domestik seperti ketersediaan perumahan dan pertumbuhan populasi yang pesat. Namun, dengan semakin ketatnya kebijakan, ada kekhawatiran bahwa Kanada akan kehilangan daya tariknya sebagai tujuan utama bagi para pelajar dan pekerja asing. Hal ini berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, terutama di sektor-sektor yang sangat bergantung pada tenaga kerja migran.
Di sisi lain, pemerintah Kanada mungkin melihat kebijakan ini sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tengah tekanan politik menjelang pemilihan federal. Namun, dengan tingginya kritik dari berbagai pihak, termasuk pendukung hak-hak migran dan ekonom, kebijakan ini dapat menjadi isu yang kontroversial dalam kampanye pemilihan yang akan datang.
Baca juga artikel : Kontroversi Hukum Brasil: Elon Musk dan Platform X Dikenakan Denda Harian Rp14 Miliar
Dengan kebijakan baru yang membatasi izin belajar dan kerja bagi warga asing, Kanada sedang menuju arah baru dalam pendekatan imigrasinya. Langkah ini merupakan respons terhadap tekanan politik dan sosial yang muncul di dalam negeri. Namun, dengan kritik yang datang dari berbagai kalangan, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak migran dan dampaknya pada ekonomi jangka panjang, masa depan kebijakan ini masih akan menjadi perdebatan panas di panggung politik Kanada. Cari tahu juga informasi menarik dan terupdate lainnya di Ruang Viral
Social Header